Muhammad Luqman

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.  Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), Tidak Wajar (adversed opinion) dan Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion). (Wikipedia)  Terkhusus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang biasanya diraih para Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota melalui hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi sebuah prestisius karena dianggap mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun y...

Kelangkaan Minyak Goreng yang terjadi beberapa waktu yang lalu menjadi akar persoalan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang terjadi hampir diseluruh Daerah, pada tanggal 19 April 2022 Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka terkait dugaan praktik mafia minyak goreng. Keempat tersangka tersebut, adalah Indrasari Wisnu Wardahana (IWW), Stanley MA (SMA), Master Parulian Tumanggor (MPT), dan Pierre Togar Sitanggang (PT). Selanjutnya pada Rabu, (18/05/2022) Kejagung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus mafia minyak goreng yakni seorang ekonom bernama Lin Che Wei dan langsung dilakukan penahanan. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah guna mengatasi kelangkaan minyak goreng, mulai dari melakukan operasi pasar, skema subsidi minyak goreng curah, menaikkan pajak ekspor minyak goreng dan terkahir pada tanggal 22 April 2022 Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka mengenai pemenuhan kebutuhan pokok dan melarang ekspor bahan baku miny...

Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI baru-baru ini membenarkan bahwa telah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) yang memberikan legitimasi bagi lahirnya partai baru yakni Partai Mahsiswa Indonesia sebagai salah satu partai yang telah diakui oleh pemerintah. Melalui Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Baroto. Menurutnya, bahwa Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan telah mengantongi SK sejak 21 Januari 2022. (CNN Indonesia) Dalam sejarahnya, dengan dalil Maklumat Pemerintah No. X/Th. 1945 yang memperbolehkan masyarakat membentuk partai politik sebanyak-banyaknya, hal ini inilah yang kemudian dijadikan acuan oleh sekelompok orang Kristen Indonesia untuk membentuk sebuah partai Kristen. Pada tanggal 10 November 1945 para Tokoh Kristen Protestan mendeklarasikan berdirinya Partai Kristen Nasional. Kongres I (pertama) pada 6-8 Desember 1945 Partai Kristen Nasional memutuskan perubahan nama men...

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat baru-baru ini mengeluarkan Surat Himbauan dengan Nomor: 400/731/KESRA/2022 tertanggal 7 April 2022 tentang adanya zakat profesi/penghasilan, Berdsarkan hal tersebut sepertinya menuai beberapa polemik dan menjadi perbincangan hangat khususnya di kalangan ASN/PNS dilingkup Kab. Tanjung Jabung Barat. Perlu diketahui bahwa Zakat Maal (Harta) adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan juga disimpan. Hal inilah yang kemudian perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syartanya : (1) Milik penuh dan bukan milik Bersama, (2) Berkembang (punya potensi bertambah atau berkurang), (3) Cukup Nisabnya (mencapai nilai tertentu), (4) Cukup Haulnya (sudah satu tahun), (5) lebih dari kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Terkait rukunya : (1) Binatang ternak, (2) Emas dan Perak), (3) Harta Perniagaan, (4) Hasil Pertanian, Hasil laut, dan Hasil Bumi, dan (5) Harta Rikaz. Sumber: (Kementrian Agama Re...

  Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk 333.932 Jiwa (BPS 2020) yang tersebar di 13 Kecamatan dengan APBD 1,2 Triliun/Tahun dan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 121.680.052.811,03 (BPS 2020) namun belum mampu mengelola dirinya sendiri menjadi Kabupaten yang maju dan Mandiri. Di usia yg ke 56Tahun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat nya dan masih menyisakan segudang PR yang harus diselesaikan, harapan Masyarakat dengan terpilihnya Nakhoda baru (UAS) akan membawa perubahan yg signifikan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun menjelang 1 Tahun kepemimpinan Bupati terpilih belum juga terlihat adanya angin segar perubahan, Tanjung Jabung Barat masih berkutat pada persoalan lama yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Masalah Listrik, PDAM, dan Infrastruktur Jalan masih menjadi persoalan dasar masyarakat. Belum lagi berbicara buruk nya sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dikutip dinamikajamb...

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial melainkan pula untuk pengembangan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dasar pelaksanaan CSR ini jelas dan tegas termaktub dalam undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dipasal 15 (b) dinyatakan bahwa : “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dan aturan dalam undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disana diatur dengan lebih terperinci, bahkan undang-undang ini dijabarkan lebih jauh oleh peraturan menteri negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan CSR mengacu kepada Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) ...